Kakanwil: PPIU Harus Punya Komitmen Moral dan Integritas

Sumber : HUMAS Bidang penyelenggaraan Haji dan Umrah

Kakanwil: PPIU Harus Punya Komitmen Moral dan Integritas

Sumedang, warpol.id || Penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) harus punya komitmen moral dan integritas dalam memberikan pelayanan kepada jemaah. Jangan sampai ada lagi kasus penelantaran jemaah, pelanggaran paket layanan, atau penyalahgunaan izin yang mencoreng nama baik dunia usaha perjalanan umrah. 

“Kita ingin masyarakat merasa aman, terlindungi, dan percaya bahwa mereka memilih PPIU yang benar-benar profesional dan bertanggung jawab,” kata Kepala Kanwil Kementerian Agama Jabar, H. Dudu Rohman, S.Ag, M. Si saat memberi sambutan pada acar pembinaan PPIU, yang disampaikan Kabag TU Kanwil Kemenag Jabar,  Drs. H. M. Ali Abdul Latief, M.Ag., Jumat (22/8/2025), di Hotel Khatulistiwa Jatinangor Sumedang. Acara tersebut diikuti 80 peserta dari seluruh daerah di Jawa Barat. 

Menurutnya, ibadah umrah merupakan salah satu ibadah yang sangat diminati oleh umat Islam di Indonesia. Bahkan, minat masyarakat terhadap ibadah umrah dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang terus meningkat, termasuk di Jabar yang memiliki calon jemaah umrah terbesar kedua secara nasional.  Ini merupakan suatu kebanggaan sekaligus tantangan yang harus kita sikapi dengan bijak dan profesional.

Namun tingginya antusiasme masyarakat juga menuntut peningkatan kualitas layanan, tidak hanya dari sisi teknis keberangkatan, namun juga dari sisi perlindungan, kepatuhan terhadap regulasi, transparansi layanan, dan akuntabilitas penyelenggara. 

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan ibadah umrah berlangsung secara tertib, aman, nyaman, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

H. Dudu menjelaskan, sebagai gambaran, hingga tahun 2025 ini, tercatat ada 651 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) aktif yang berdomisili di wilayah Jabar, serta 111 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang juga aktif melayani masyarakat. Angka ini menunjukkan, Jabar merupakan salah satu pusat aktivitas penyelenggaraan umrah dan haji khusus terbesar di Indonesia.

Melalui kegiatan pembinaan ini, kata Dudu, menegaskan bahwa fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umrah bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, tetapi lebih kepada memberikan pendampingan, edukasi, dan penguatan kapasitas kelembagaan. 

“Karena kami meyakini, hanya dengan pendekatan kolaboratif dan kemitraan yang sehat antara regulator dan pelaku usaha, maka kualitas penyelenggaraan umrah dapat terus ditingkatkan,” tuturnya.

Pembaruan kebijakan 

Beberapa waktu terakhir, lanjut Dudu, terjadi dinamika regulasi dalam penyelenggaraan umrah yang terus berkembang. Pemerintah Arab Saudi juga terus melakukan pembaruan kebijakan, baik dari sisi visa, waktu kunjungan, maupun layanan di tanah suci. 

Di sisi lain, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama juga telah mengembangkan berbagai instrumen sistem pengawasan dan pelaporan, seperti Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh).

Dalam konteks inilah pemahaman terhadap regulasi terbaru dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan PPIU menjadi sangat penting. Oleh karena itu, kegiatan ini tidak hanya difokuskan pada penyampaian materi sosialisasi, tetapi juga sebagai ruang diskusi terbuka antara Kanwil Kemenag, narasumber, dan para pelaku usaha umrah agar setiap permasalahan yang ada di lapangan dapat dicarikan solusi yang tepat dan aplikatif.

Seluruh PPIU dan PIHK di Jabar diharapkan senantiasa memegang teguh prinsip dasar dalam penyelenggaraan umrah, yaitu kepatuhan terhadap regulasi dan hukum yang berlaku; transparansi dan kejelasan layanan kepada jamaah; perlindungan terhadap hak-hak jamaah; profesionalisme dan tanggung jawab kelembagaan; inovasi dan adaptasi terhadap perubahan zaman.

Diharapkan, seluruh peserta yang hadir dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius, terbuka, dan partisipatif. Jadikan kegiatan ini sebagai momentum introspeksi dan refleksi kelembagaan, sekaligus sarana memperkuat jaringan kemitraan antara PPIU dan pemerintah daerah. Dia mengajak seluruh PPIU untuk terus meningkatkan kualitas layanan, berinovasi, dan tetap menjaga nilai-nilai syariah dalam setiap aspek pelayanan ibadah umrah.

Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Boy Hari Novian; para ketua tim di lingkungan Kanwil Kemenag Jabar; para kepala Seksi PHU Kantor Kementerian Agama kabupaten/ kota se-Jawa Barat.

(Kontributor : Eva N)