Sumber : PD.PABPDSI Kab.Kuningan Unity of Members of Indonesian Village Requirement Agency | Editor : Syahidin
Kuningan, warpol.id || Sejak diberlakukannya Undang-Undang Desa, kedudukan desa tidak lagi hanya sebagai pelaksana program dari atas, tetapi sebagai subjek pembangunan. Untuk menegaskan hal tersebut, pemerintah menerbitkan Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa yang kemudian dijabarkan di tingkat daerah melalui berbagai peraturan kepala daerah, salah satunya Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
"Dua regulasi ini menjadi dasar hukum bagi desa di Kabupaten Kuningan dalam mengelola aset desa, termasuk tanah bengkok atau tanah kas desa, agar tidak hanya menjadi sumber kesejahteraan aparatur desa, tetapi juga menjadi potensi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat."
Pembangunan desa dalam beber Perubahan paradigma pembangunan desa dalam beberapa tahun terakhir menuntut adanya penataan ulang terhadap seluruh potensi desa, termasuk aset-aset yang selama ini dianggap bersifat tradisional seperti tanah bengkok. Aset ini tidak lagi dipahami semata. sebagai bentuk kompensasi bagi aparatur desa, melainkan harus ditempatkan sebagai bagian dari kekayaan desa yang strategis untuk mendorong kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di tengah dinamika regulasi dan perubahan sistem penghasilan aparatur desa melalui skema penghasilan tetap (siltap), muncul kebutuhan untuk menafsirkan kembali fungsi tanah bengkok dalam kerangka hukum yang lebih modern. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk memahami bagaimana peraturan nasional dan daerah saling terhubung dalam mengatur kewenangan desa, agar pemanfaatan tanah bengkok tidak menimbulkan konflik hukum, namun justru menjadi instrumen pembangunan yang produktif.
Lebih dari itu, pengelolaan tanah bengkok yang tidak berbasis pada regulasi yang jelas berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan konflik kepentingan di tingkat desa. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap substansi kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa menjadi sangat penting, agar setiap kebijakanpemanfaatan aset desa memiliki legitimasi hukum, diterima oleh masyarakat, serta mampu menjawab tantangan pembangunan desa secara berkelanjutan.
Di lapangan, perubahan regulasi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan pola pengelolaan tanah bengkok. Praktik yang masih banyak terjadi menunjukkan bahwa tanah bengkok tetap dipergunakan dengan pola lama, yaitu dikuasai dan dimanfaatkan terutama untuk kepentingan tambahan kesejahteraan aparatur pemerintah desa. Seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, tanah bengkok belum diberdayakan secara ideal sebagaimana diharapkan, yakni sebagai aset strategis desa yang mampu mendorong pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan ekonomi desa.
"Momentum ini seharusnya dipahami dan disadari oleh seluruh pemangku kepentingan desa untuk lebih mengedepankan kepentingan umum, tanpa harus menghilangkan secara radikal hak-hak aparatur pemerintahan desa itu sendiri. Dalam kaitan tersebut, pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui kewenangan lokal berskala desa memiliki ruang untuk merumuskan solusi yang adil dan proporsional."
Melalui forum Musyawarah Desa, pemerintah desa dan BPD dapat menyepakati kebijakan pemanfaatan tanah bengkok yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada kesejahteraan aparatur, tetapi juga diarahkan untuk kepentingan masyarakat desa secara lebih luas, transparan, dan berkeadilan. Dengan mekanisme ini, tanah bengkok dapat dikelola sebagai aset strategis desa yang memberi manfaat kolektif tanpa mengabaikan hak-hak pemerintahan desa.
Dengan optimalisasi penggunaan aset desa, khususnya tanah bengkok, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat berinisiatif bersama pemerintah desa untuk melahirkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Pengelolaan Aset Desa. Perdes ini menjadi instrumen hukum yang mengatur secara jelas prinsip, tata cara, peruntukan, dan mekanisme pemanfaatan aset desa agar dikelola secara transparan, akuntabel, berkeadilan, serta berorientasi pada kepentingan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. PABPDS
Memahami Dua Jenis Kewenangan Desa
Dalam Permendagri 44/2016 ditegaskan bahwa kewenangan desa dibagi menjadi dua yang utama, yaitu:
1. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul
Kewenangan ini bersumber dari sejarah, adat istiadat, dan tradisi lokal desa. Contohnya:
Pengelolaan tanah desa,
Penguatan kelembagaan adat,
Pelestarian budaya dan gotong royong,
Pengelolaan aset desa yang sudah ada sejak lama.
Tanah bengkok termasuk dalam ruang lingkup kewenangan ini karena merupakan bagian dari tradisi tata kelola desa sejak dahulu.
"SUARA BPD"
2. Kewenangan Lokal Berskala Desa
Yaitu kewenangan yang timbul dari kebutuhan lokal masyarakat desa, Bersambung ke edisi 2.
Posting Komentar