Gubernur Jawa Barat Tinjau Pengungsi Korban Bencana Pergerakan Tanah di Munjul Purwakarta

Sumber : Jurnalis warpol.id Purwakarta | Editor : Syahidin

Gubernur Jawa Barat Tinjau Pengungsi Korban Bencana Pergerakan Tanah di Munjul Purwakarta

Purwakarta, warpol.id || Rabu sore, (18/6/25), Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meninjau langsung puluhan pengungsi korban bencana pergerakan tanah di Desa Pasirmunjul, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta.

Kunjungan ini dilakukan hampir sepekan setelah bencana tanah longsor yang melanda dua kampung di desa tersebut, yaitu Kampung Cigintung dan Kampung Sukamulya, mengakibatkan ratusan bangunan rusak parah dan ratusan jiwa mengungsi. Sebanyak 81 kepala keluarga (KK) atau 249 jiwa, termasuk anak-anak dan balita, terpaksa meninggalkan rumah mereka yang hancur.

Pria yang akrab dipanggil (KDM) itu menyebutkan bahwa pemerintah daerah telah mengambil keputusan cepat dengan menyiapkan lahan relokasi seluas 1,5 hektare untuk membangun permukiman baru bagi para korban. 

Selama proses pembangunan berlangsung, KDM mengatakan, pemerintah akan menyalurkan bantuan Rp10 juta per kepala keluarga untuk menyewa rumah kontrakan serta kebutuhan makan sehari-hari.

“Hari ini kami putuskan, seluruh warga Pasirmunjul yang mengungsi akan direlokasi. Kampungnya sudah disiapkan. Sambil menunggu rumah dibangun, kami bantu biaya kontrakan dan kebutuhan hidup mereka,” kata KDM kepada para warga pengungsian, Rabu (18/6/2025).

Diketahui, hingga saat ini, Rabu (18/6) para pengungsi bertahan di GOR Desa Pasirmunjul dengan fasilitas darurat seadanya. Mereka tidur beralaskan matras dan kasur bantuan pemerintah, membawa barang-barang yang berhasil diselamatkan dari reruntuhan rumah.

Sementara itu Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein menyebutkan bahwa kondisi bencana pergerakan tanah yang terjadi di Kecamatan Sukatani sudah berstatus tanggap darurat. "Kita ingin relokasi ini ke tempat yang benar-benar aman. Jangan sampai dipindahkan ke tempat yang juga rawan pergerakan tanah," ucapnya.

Om Zein menilai, status tanggap darurat diberlakukan karena aktivitas masyarakat telah terganggu secara signifikan, termasuk kegiatan belajar-mengajar. "Kehidupan masyarakat sudah terganggu. Ini bukan situasi biasa. Karena itu, kita bergerak maraton, semua pihak, dari pemda, BNPB, hingga PVMBG, terus bekerja," ujarnya.

Dengan kondisi tanah yang masih labil dan potensi dampak yang bisa bertambah, Om Zein mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak panik. "Pemerintah menjamin perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak hingga proses relokasi selesai dilakukan," kata Om Zein. ( Dd.R - SR)